Tertipu 190 Wni Kerja Di Kasino Dan Judi Online Kamboja

Sebanyak 190 warga Indonesia menjadi korban perekrutan ilegal daya kerja Slot online. Banyak dari mereka yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan kasino dan judi online di Kamboja.

Kementerian Luar Negeri Indonesia memberi tahu bahwa pihaknya sekarang tengah menangani kasus perekrutan daya kerja ilegal di mana sejumlah warga Indonesia menjadi korban dalam kasus tersebut.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Aturan Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menerangkan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Phnom Penh, Kamboja, tengah menangani kasus sejumlah warga Indonesia yang dipekerjakan tak cocok dengan prosedur di perusahaan-perusahaan kasino atau judi online di negara tersebut.

Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Kemenlu. (Foto: Courtesy) Judha mengucapkan bahwa kasus tersebut terbongkar sesudah pihak kementerian mendapatkan laporan pengaduan bagus dari warga negara Indonesia yang beralamat di Kamboja dan juga dari keluarga korban.

“Perusahaan-perusahaan tersebut mengaplikasikan modus penjeratan utang, melegalkan jam kerja yang berlebihan, penguasaan ruang gerak dan komunikasi serta perbuatan kekerasan terhadap sebagian warga Indonesia,” tambah Judha.

Menurutnya, pihak kementerian mengira kasus-kasus itu layaknya fenomena gunung es. Terdapat kemungkinan bahwa angka sebetulnya mungkin lebih besar dari yang tercatat ketika ini. Para korban sendiri diketahui berasal dari beragam daerah di Indonesia termasuk Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Jawa Barat.

Tangkapan layar video dari laporan Channel News Asia perihal “Perundingan Buku Cek China” menunjukkan sebuah kasino di provinsi Preah Sihanouk, Kamboja. “Kami mencatat ada peningkatan kasus yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, terjadi dua kasus besar yang melibatkan 117 WNI kita di sana yang bekerja di kasino dan judi online. Pada triwulan pertama tahun 2022 saja, sudah ada lagi 71 kasus, sehingga total sejak tahun 2021 ada total 188 WNI yang menjadi korban,” kata Judha.

Keterangan dari pihak kementerian menceritakan para korban sebelumnya dijanjikan oleh calo perekrut untuk bekerja di komponen layanan konsumen di beragam perusahaan rintisan atau startup yang ada di Kamboja. Mereka diiming-imingi dengan gaji besar serta kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi posisi tersebut tidaklah sulit.

Para korban kemudian diberangkatkan dari Jakarta menuju Phnom Penh. Sesampainya di Kamboja, mereka dieksploitasi dengan dipekerjakan di beragam jenis perusahaan judi online antara lain untuk memasarkan produk investasi dan mata uang komputerisasi.

Kota Phnom Penh, Kamboja pada 15 April 2021.(Foto: Tum Malis/VOA) Judha menuturkan bahwa regu dari Kementerian Luar Negeri serta Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah terbang ke Phnom Penh untuk mengidentifikasi para korban, mendalami berita, kesaksian dan alat bukti untuk menindaklanjuti penegakan undang-undangnya di Indonesia. Tim dari Jakarta juga bekerjasama dengan penegak undang-undang di Kamboja untuk menangani kasus tersebut lebih lanjut.

Dari 188 korban yang tercatat, sebanyak 162 di antaranya sudah dipulangkan ke Indonesia dan lima lainnya akan dipulangkan pada pekan depan.

Judha mengimbau agar warga Indonesia tak tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan komitmen-komitmen yang tak realistis, seperti syarat kerja yang ringan dan gaji yang fantastis. Ia juga minta masyarakat untuk berhati-hati atas tawaran kerja yang datang via media sosial.

“Calon daya kerja (sebaiknya) terlebih dahulu mengecek kredibilitas dan kebenaran tawaran pekerjaan tersebut ke instansi yang berkaitan, seperti ke Kementerian Energi Kerja atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),” ungkapnya.

Kementerian Luar Negeri juga sekarang menyediakan layanan aduan bagi warga Indonesia yang masih bekerja tak cocok prosedur di perusahaan kasino atau judi online di Kamboja. Aduan bisa dialamatkan ke nomor hotline KBRI Phnom Penh + .

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo (Foto: Dok Pribadi) Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, termasuk pengawasan dari tingkat desa, untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di kemudian hari.

Karena prosedural, berdasarkan Wahyu, patut terdapat koordinasi yang bagus antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menetapkan legalitas sebuah progres rekrutmen daya kerja.

“Imigrasinya acap kali tutup mata, ia bilang secara imigrasi memiliki hak untuk ke luar negeri namun kan ada dokumen penyertaannya, ia ke luar negeri sebab apa? Bila bekerja? sebab bekerja imigrasi harusnya berkoordinasi dengan Kemenaker umpamanya benar tak ia bekerja ke Saudi resmi atau tak. Nah ini seringkali tak menjadi pertimbangan” ujar Wahyu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.